Jejak Persepsi Korupsi di Indonesia: Antara Harapan dan Realita Stagnan
Korupsi adalah momok yang terus menghantui pembangunan dan kepercayaan publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk mengukur dan memetakan tantangan ini, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) yang dirilis oleh Transparency International menjadi tolok ukur global yang penting. IPK mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan pandangan para ahli dan pelaku bisnis, bukan data kasus korupsi aktual.
Potret Skor Indonesia: Masih Jauh dari Ideal
Dalam beberapa tahun terakhir, skor IPK Indonesia cenderung stagnan atau bahkan sedikit menurun, berkisar di angka 34-38 dari skala 100 (dengan 100 berarti sangat bersih). Angka ini menempatkan Indonesia pada posisi yang menantang di tingkat global, jauh di bawah negara-negara yang dianggap memiliki tata kelola yang baik. Skor yang rendah ini mengindikasikan bahwa kalangan ahli dan pelaku usaha masih merasakan adanya korupsi yang signifikan dalam sistem birokrasi dan politik di Indonesia.
Faktor-faktor Penentu Stagnansi
Stagnansi skor IPK Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks:
- Lemahnya Penegakan Hukum: Meskipun ada lembaga antikorupsi seperti KPK, efektivitas penegakan hukum seringkali terhambat oleh intervensi politik, inkonsistensi putusan, dan celah hukum.
- Birokrasi Rentan Korupsi: Birokrasi yang belum sepenuhnya bersih, prosedur yang berbelit, dan pungutan liar masih menjadi tantangan dalam pelayanan publik dan perizinan.
- Politik Uang: Praktik politik uang, baik dalam pemilihan umum maupun proses legislasi, masih menjadi akar masalah yang merusak integritas sistem politik.
- Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Meskipun ada upaya, tingkat transparansi dalam anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta laporan kekayaan pejabat masih perlu ditingkatkan.
- Budaya Impunitas: Adanya kesan bahwa pelaku korupsi kelas kakap seringkali mendapat hukuman yang ringan atau bahkan lolos dari jeratan hukum, melemahkan efek jera.
Implikasi dan Langkah ke Depan
Skor IPK yang stagnan memiliki implikasi serius. Ia merusak iklim investasi, menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya bisnis, dan yang paling krusial, mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara.
Untuk bergerak maju, Indonesia membutuhkan komitmen politik yang lebih kuat dan konsisten dari seluruh elemen negara. Ini meliputi:
- Penguatan Institusi: Memperkuat independensi dan kapasitas lembaga antikorupsi, kepolisian, dan kejaksaan, serta reformasi peradilan.
- Reformasi Birokrasi: Mendorong digitalisasi layanan publik, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan integritas ASN.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan keterbukaan data, partisipasi publik dalam pengawasan, dan penegakan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu.
- Pendidikan Antikorupsi: Menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini melalui pendidikan dan kampanye publik.
Evaluasi IPK di Indonesia bukan sekadar angka, melainkan cerminan persepsi kolektif yang menuntut tindakan nyata dan berkelanjutan. Hanya dengan upaya bersama yang sistematis dan konsisten, Indonesia dapat berharap untuk memperbaiki jejak persepsi korupsinya, menuju tata kelola yang lebih bersih dan berintegritas.