Jeratan Mafia Tanah di 12 Provinsi: Derita Rakyat, Desakan Keadilan
Indonesia kembali dihadapkan pada bayang-bayang kelam dugaan praktik mafia tanah yang semakin meresahkan. Laporan terbaru menunjukkan indikasi kuat bahwa sindikat kejahatan ini beroperasi lintas wilayah, menjerat setidaknya 12 provinsi dan menindas ribuan warga yang tak berdaya.
Para korban, yang mayoritas adalah petani, masyarakat adat, dan pemilik tanah kecil, kerap kehilangan hak atas tanah mereka secara tidak adil. Modus operandinya bervariasi, mulai dari pemalsuan dokumen, manipulasi data kepemilikan, hingga dugaan intimidasi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan oknum tertentu. Akibatnya, mereka kehilangan mata pencarian, tempat tinggal, bahkan identitas diri yang terikat pada tanah leluhur.
Situasi ini menciptakan luka mendalam bagi "warga tertindas" yang berjuang mempertahankan hak mereka. Hilangnya kepastian hukum atas tanah tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem peradilan dan agraria.
Melihat skala dan dampak yang meluas, penanganan dugaan mafia tanah ini bukan lagi sekadar kasus per kasus, melainkan isu krusial yang menuntut perhatian serius dari negara. Mendesak bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk bersinergi, melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Keadilan bagi rakyat yang tertindas harus ditegakkan. Eradikasi praktik mafia tanah adalah prasyarat mutlak untuk menjamin hak-hak dasar warga negara dan mewujudkan reformasi agraria yang sejati.