Ketika Jarak Membatasi Mimpi: Kontroversi Zonasi Pendidikan
Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dicanangkan pemerintah dengan niat mulia pemerataan pendidikan, terus-menerus menuai protes dan kontroversi di kalangan masyarakat. Dirancang untuk mengurangi praktik jual beli kursi, menghilangkan favoritisme, dan mendorong distribusi siswa ke sekolah terdekat, implementasinya di lapangan justru memicu gejolak.
Warga memprotes sistem ini karena berbagai alasan:
- Diskriminasi Kualitas: Banyak orang tua merasa anak mereka terpaksa masuk sekolah dengan kualitas yang dianggap kurang baik hanya karena domisili, mengabaikan potensi atau prestasi akademik siswa yang seharusnya menjadi prioritas.
- Manipulasi Data: Munculnya praktik "titip" kartu keluarga (KK) atau pindah domisili secara instan demi mendapatkan zonasi di sekolah favorit, menciptakan ketidakadilan bagi warga yang jujur dan merusak semangat pemerataan.
- Akses Terbatas: Siswa di daerah perbatasan antar zona atau dengan pilihan sekolah negeri yang minim seringkali kesulitan mendapatkan tempat, meskipun jaraknya relatif dekat dengan sekolah di zona lain.
- Prestasi Terpinggirkan: Jalur prestasi yang persentasenya kecil dianggap tidak cukup mengakomodasi siswa berprestasi yang kebetulan jauh dari sekolah unggulan, membatasi kesempatan mereka untuk berkembang.
Akibatnya, frustrasi dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem ini semakin meningkat. Meskipun niat awalnya baik untuk menciptakan keadilan dan pemerataan, sistem zonasi jelas memerlukan evaluasi dan perbaikan mendalam. Pemerintah perlu mencari formulasi yang lebih adil dan mengakomodasi kompleksitas realitas sosial, tanpa mengorbankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan terbaik sesuai potensinya.