Pemerintah: Nahkoda Utama Desa Wisata Berkelanjutan
Desa wisata kini menjelma menjadi primadona baru dalam industri pariwisata, menawarkan pesona budaya, alam, dan kearifan lokal yang otentik. Namun, di balik potensi gemilang ini, peran pemerintah sangatlah vital, bertindak sebagai nahkoda yang mengarahkan pengembangan agar tidak kehilangan arah dan tetap berkelanjutan.
Pemerintah hadir bukan hanya sebagai regulator, melainkan juga fasilitator dan katalisator. Pertama, melalui regulasi dan kebijakan, pemerintah menciptakan landasan hukum yang kuat, mulai dari tata ruang, perizinan, hingga standar kualitas layanan dan pengelolaan lingkungan. Ini penting untuk melindungi keunikan desa, mencegah eksploitasi, dan memastikan kenyamanan serta keamanan wisatawan.
Kedua, dukungan infrastruktur dan pendanaan adalah tulang punggung pengembangan. Pembangunan akses jalan yang layak, penyediaan air bersih, listrik, dan konektivitas internet adalah prasyarat mutlak. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyalurkan bantuan dana stimulus, program pelatihan sumber daya manusia (SDM) lokal, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, hingga pelaku UMKM kerajinan. Hal ini memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi desanya secara mandiri.
Ketiga, promosi dan sinergi menjadi kunci untuk menarik wisatawan. Pemerintah aktif mempromosikan desa wisata di tingkat nasional maupun internasional, membuka pasar baru, dan menjembatani desa dengan operator tur atau investor. Koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas lokal juga esensial untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Singkatnya, tanpa tangan dingin dan visi pemerintah, desa wisata berisiko kehilangan identitas, terjebak dalam pembangunan yang tidak terencana, atau gagal bersaing. Dengan menjadi nahkoda yang tepat, pemerintah memastikan desa wisata tidak hanya menjadi destinasi menarik, tetapi juga sumber kesejahteraan yang lestari bagi masyarakatnya.