Nasib Honorer di Ujung Tanduk: Tolak Pemutusan Kontrak Sepihak!
Ribuan pegawai honorer di berbagai instansi pemerintah kembali menyuarakan keresahan mereka. Mereka menolak keras pemutusan kontrak kerja secara sepihak yang kerap terjadi menjelang kebijakan baru atau pergantian tahun anggaran. Penolakan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebuah teriakan keadilan atas ketidakpastian nasib.
Para honorer, yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan dedikasi tinggi, menjadi tulang punggung operasional di banyak sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga administrasi. Bagi mereka, pemutusan kontrak sepihak berarti hilangnya satu-satunya sumber penghasilan, mengancam keberlangsungan hidup keluarga, serta mengabaikan masa kerja dan pengalaman yang telah terakumulasi. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, seolah pengabdian panjang dapat dihapus begitu saja tanpa pertimbangan matang.
Tuntutan utama mereka adalah adanya dialog terbuka, transparansi, serta solusi yang manusiawi dan berkeadilan. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kepastian status, skema transisi yang jelas, atau setidaknya kompensasi yang layak jika memang kontrak harus diakhiri. Bukan sekadar pekerjaan, tetapi pengakuan atas kontribusi yang telah mereka berikan selama ini.
Situasi ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius meninjau ulang kebijakan terkait tenaga honorer. Mencari jalan keluar yang tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial bagi mereka yang telah lama mengabdi.