SIMPANG SIUR DATA KESEJAHTERAAN: Jerat Bansos yang Tak Tepat Sasaran
Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Indonesia kerap dihadapkan pada tantangan pelik, salah satunya adalah masalah data kesejahteraan ganda. Fenomena ini bukan sekadar duplikasi angka, melainkan benang kusut yang menghambat efektivitas program dan keadilan sosial.
Apa Itu Data Kesejahteraan Ganda?
Data kesejahteraan ganda terjadi ketika individu atau keluarga yang sama terdaftar dalam beberapa basis data program bantuan sosial yang berbeda, atau bahkan di bawah kriteria yang tumpang tindih dari lembaga yang berbeda. Akibatnya, sebagian penerima bisa mendapatkan bantuan berkali-kali, sementara kelompok masyarakat lain yang sama-sama berhak justru terlewat atau tidak terjangkau sama sekali.
Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya integrasi antar-kementerian/lembaga, data yang tidak mutakhir, hingga perbedaan standar pendataan kemiskinan.
Dampak Buruk yang Menganga:
Dampak dari data ganda ini sangat merugikan. Pertama, inefisiensi anggaran negara. Dana yang seharusnya bisa menjangkau lebih banyak orang justru terpusat pada segelintir penerima. Kedua, ketidakadilan sosial. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan terdaftar di satu program mungkin tidak menerima, sementara yang sudah menerima dari program lain mendapatkan lagi. Ketiga, menurunnya kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Solusi: Integrasi Data Terpadu Adalah Kunci
Untuk mengatasi jerat ini, langkah fundamental adalah integrasi data terpadu. Pemerintah perlu membangun satu basis data kesejahteraan nasional yang tunggal dan mutakhir, yang dapat diakses serta diperbarui secara real-time oleh semua pihak terkait. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem identifikasi unik dan verifikasi berlapis, menjadi kunci untuk memastikan akurasi dan mencegah duplikasi.
Pada akhirnya, data yang akurat, tunggal, dan terintegrasi adalah fondasi utama bagi penyaluran Bansos yang efektif, adil, dan tepat sasaran. Tanpa pembenahan serius pada aspek data, program kesejahteraan sosial akan terus terhambat oleh masalah klasik yang merugikan rakyat dan negara.