Tanah Leluhur Tak Dijual: Suara Masyarakat Adat Menolak PSN
Di berbagai pelosok negeri, gelombang penolakan keras datang dari masyarakat adat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyasar wilayah ulayat mereka. Ini bukan sekadar protes, melainkan perjuangan mempertahankan eksistensi dan warisan leluhur yang telah dijaga turun-temurun.
Penolakan ini berakar pada kekhawatiran mendalam akan hilangnya tanah adat yang menjadi sumber kehidupan, identitas budaya, serta kearifan lokal. Proyek-proyek berskala besar seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat, termasuk prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan tanpa paksaan (PPLH/FPIC). Ancaman kerusakan lingkungan, pencemaran sumber daya alam, dan penggusuran paksa menjadi bayang-bayang kelam yang mereka hadapi.
Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan entitas spiritual yang tak terpisahkan dari adat istiadat dan siklus kehidupan mereka. Mereka tidak menolak pembangunan, namun menuntut pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menghormati hak-hak konstitusional mereka sebagai pemilik sah wilayah adat.
Pemerintah dan pihak pengembang dituntut untuk lebih serius mendengarkan dan melibatkan masyarakat adat sejak awal, bukan hanya sebagai pelengkap formalitas. Menghormati hak ulayat dan kearifan lokal adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan, demi masa depan bangsa yang adil dan beradab.